Redaksijatim.id, JOMBANG – Ketua Umum PBNU KH. Yahya Cholil Staquf atau bisa disebut Gus Yahya, menyatakan dirinya terbuka untuk proses islah usai menghadiri Silaturahim PBNU sesi kedua di Pesantren Tebuireng, Jombang, Sabtu (6/12/2025).
Dalam forum tersebut, Gus Yahya mendapatkan kesempatan memaparkan secara lengkap berbagai persoalan organisasi yang selama ini diarahkan kepadanya.
Gus Yahya hadir bersama Sekjen PBNU H. Amin Said Husni dan Bendahara Umum PBNU Sumantri Suwarno. Ia mengaku bersyukur bisa memberikan klarifikasi secara langsung di hadapan para kiai sepuh, mustasyar, serta para sesepuh ulama NU.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Saya sangat berterima kasih bahwa beliau-beliau berkenan untuk memanggil saya. Saya sangat terharu bahwa para sesepuh kita masih begitu peduli kepada jam’iyah Nahdlatul Ulama ini,” ujarnya.
Menurutnya, seluruh kebutuhan klarifikasi yang sebelumnya disampaikan melalui utusan Rais Aam telah dijawab secara tuntas. Penjelasan tersebut turut dilengkapi dokumen resmi dari Bendahara Umum dan Sekjen PBNU.
“Semuanya telah saya jawab dengan tuntas. Dilengkapi dengan penjelasan-penjelasan dari Saudara Sumantri sebagai pemegang buku keuangan BPNU, serta penjelasan-penjelasan dari Pak Amin Said Husni,” jelasnya.
Dalam kesempatan itu, Gus Yahya menitipkan pesan khusus terkait masa depan tata kelola organisasi NU. Ia menegaskan pentingnya menjaga pondasi struktural yang telah dirumuskan para pendiri NU sejak awal.
“Mohon dipertimbangkan tentang masa depan tatanan organisasi Nahdlatul Ulama ini… supaya tatanan ini tidak runtuh di tengah jalan,” ungkapnya.
Ia menekankan bahwa NU lahir dengan aturan dan struktur yang ketat, bahkan Rais Akbar Hadratussyekh KH Hasyim Asy’ari tetap tunduk pada batasan anggaran dasar.
“Mari kita berpikir tetap dengan betul agar tatanan ini tidak diruntuhkan dan membawa jam’iyah ini mundur 100 tahun,” tegasnya.
Menyoal anggapan bahwa pertemuan Tebuireng tidak memengaruhi Risalah Rapat Syuriyah, Gus Yahya menyebut persoalan justru bermula dari Rapat Harian Syuriyah yang dianggapnya melampaui kewenangan.
“Mau pengaruh atau tidak pengaruh, monggo. Tapi sudah menjadi persepsi bahwa apa yang terjadi dengan Harian Syuriyah itu sangat bermasalah. Membuat keputusan di luar wewenangnya,” tegasnya.
Ia juga menyoroti rencana Rapat Pleno PBNU 9 Desember 2025 yang disebut merujuk pada keputusan bermasalah tersebut.
“Kalau itu didasarkan pada Rapat Harian Syuriyah tanggal 20 November, berarti mendasarkan diri pada keputusan yang bermasalah. Pengambilalihan jabatan ketua umum untuk dirangkap oleh Rais Aam sangat-sangat bermasalah,” ujarnya.
Gus Yahya menambahkan bahwa ia terus berkomunikasi dengan para kiai sepuh serta PWNU dan PCNU di seluruh Indonesia untuk mencari jalan terbaik.
Gus Yahya juga menyinggung polemik audit keuangan yang berkembang di internal PBNU. Ia menyebut bahwa proses audit sebenarnya telah jelas dan terbuka, namun justru muncul manipulasi opini yang memicu kegaduhan.
“Auditornya sudah mundur gara-gara opininya dimanipulasi. Hasil audit data sementaranya diminta kemudian dimanipulasi jadi tuduhan-tuduhan tidak berdasar. Ahli-ahli hukum sudah bicara. Semuanya sudah bicara,” ungkapnya.
Ia menegaskan bahwa persoalan tersebut tidak boleh dibiarkan berlarut.
“Maka mari kita luruskan dulu supaya tidak tambah-tambah masalah,” tutupnya. (Din)
