Redaksijatim.id, SURABAYA – Polemik hasil Festival Nasional Reog Ponorogo (FNRP) XXXI tidak hanya berkutat pada penetapan juara. Sejumlah pegiat seni reog kini menyoroti keterlibatan tim yang mengatasnamakan Pemerintah Provinsi Jawa Timur sebagai peserta dalam ajang budaya paling bergengsi bagi insan reog tersebut.
Sorotan muncul setelah kelompok Reog Kyai Lodra yang mewakili Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Jawa Timur berhasil meraih Piala Presiden pada FNRP XXXI tahun 2026.
Pegiat reog Herry Lentho menilai keikutsertaan pemerintah provinsi sebagai peserta kompetisi budaya perlu menjadi bahan evaluasi bersama. Menurutnya, pemerintah provinsi memiliki fungsi sebagai fasilitator, pembina, dan regulator dalam pemajuan kebudayaan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Ketika pemerintah provinsi menjadi peserta, muncul pertanyaan etis. Dalam regulasi, pemerintah provinsi berfungsi sebagai pembina. Ketika turun sebagai peserta, maka posisinya menjadi berhadapan dengan pihak-pihak yang justru seharusnya dibina,” kata Herry saat ditemui pada Jum’at (19/6/2026).
Ia merujuk pada Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pemajuan Kebudayaan yang mengatur peran pemerintah daerah dalam pembinaan dan pengembangan kebudayaan.
Menurut Herry, persoalan yang mengemuka bukan semata-mata soal siapa yang menjadi juara, melainkan bagaimana menjaga persepsi publik terhadap independensi dan keadilan sebuah kompetisi budaya.
“Dalam sebuah perlombaan, kepercayaan peserta dan masyarakat harus dijaga. Karena itu prinsip fair play penting diterapkan oleh seluruh pihak, baik peserta, panitia maupun dewan juri,” ujarnya.
Pandangan serupa berkembang di kalangan sejumlah pegiat reog yang menilai perlunya batas yang jelas antara fungsi pembinaan kebudayaan dengan keikutsertaan dalam kompetisi. Mereka khawatir muncul persepsi konflik kepentingan yang dapat memicu polemik berkepanjangan.
Di sisi lain, hingga kini belum ada pernyataan resmi dari panitia maupun penyelenggara terkait kritik tersebut. Dewan juri juga belum memberikan penjelasan mengenai berbagai pertanyaan yang muncul pascapengumuman hasil festival.
Meski demikian, para pegiat reog berharap polemik yang berkembang dapat menjadi momentum evaluasi penyelenggaraan FNRP ke depan agar lebih transparan, akuntabel, dan mampu menjaga marwah Festival Nasional Reog Ponorogo sebagai ajang pelestarian budaya yang menjunjung tinggi sportivitas. (JAB)
