Redaksi.news, Surabaya – Anggota Komisi C DPRD Provinsi Jawa Timur, Fuad Benardi, menggelar reses di Jl. Bogen 1, Surabaya, Rabu (26/2/2025) malam. Reses pertama periode I tahun 2025 ini menjadi wadah bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi terkait berbagai permasalahan. Salah satu isu utama yang mengemuka adalah tingginya biaya seragam sekolah di SMA/SMK negeri.
Fuad menjelaskan, biaya seragam yang harus dibeli melalui koperasi sekolah, termasuk biaya penjahit, jauh lebih mahal daripada membeli di pasaran. Hal ini, menurutnya, disebabkan oleh sistem pengelolaan SMA/SMK yang saat ini menjadi tanggung jawab provinsi.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Konsep SMA/SMK saat ini berbeda dengan sebelumnya. Sekolah seolah menjadi lahan mencari pendapatan, sehingga muncul iuran komite yang menjadi beban tambahan bagi wali murid,” ujar Fuad, Rabu (26/2/2025) malam.
Ia menambahkan, berdasarkan aspirasi yang diterima, DPRD Jawa Timur akan mendorong agar sekolah fokus pada peningkatan kualitas pendidikan, bukan mencari keuntungan. “Kita akan berupaya agar ada subsidi tambahan, sehingga biaya pendidikan tidak memberatkan masyarakat,” tegasnya.
Selain biaya seragam, reses ini juga menerima keluhan terkait pelayanan kesehatan di rumah sakit pemerintah. Fuad menjelaskan, pihaknya akan menindaklanjuti keluhan tersebut dengan menyampaikannya kepada instansi terkait, baik di tingkat kota maupun provinsi. “Baik rumah sakit kota maupun provinsi, jika ada masalah pelayanan, akan kita sampaikan agar diperbaiki,” jelasnya.
Permasalahan lain yang diangkat adalah maraknya program dengan iming-iming tertentu yang meminta biaya kepada pelaku UMKM. Fuad mengimbau masyarakat agar lebih berhati-hati terhadap modus penipuan semacam ini. “Kita sudah mendengar laporan terkait hal ini dan akan berkoordinasi dengan pihak terkait untuk mencegahnya,” tambahnya.
Terkait penambahan sekolah SMA/SMK di Surabaya, Fuad menekankan perlunya sinergi antara pemerintah provinsi dan kota. Keterbatasan lahan di Surabaya mengharuskan adanya kerjasama untuk menemukan lokasi yang tepat. “Pemerintah provinsi perlu berkolaborasi dengan pemerintah kota untuk pembangunan sekolah baru,” pungkasnya.
Reses ini diharapkan dapat menjadi jembatan bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi dan mendorong pemerintah untuk memberikan solusi atas permasalahan yang dihadapi. DPRD Jawa Timur berkomitmen untuk menindaklanjuti semua aspirasi yang telah disampaikan dan memperjuangkannya dalam program pokok pikiran. (Dna)
