Redaksi.News,
SURABAYA – Polda Jawa Timur telah
menyiapkan skema pengamanan wilayah dalam menjaga kondusifitas kamtibmas (
keamanan dan ketertiban Masyarakat ) dalam mengahadapi beberapa moment di Jawa
Timur, mulai dari Pemilu, Libur Nataru, hingga Idul Fitri nanti.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Khusus pada seluruh tahapan Pemilu, Polda Jawa Timur telah
melakukan beberapa hal diantaranya pemetaan kerawanan Pemilu, kesiapan Polri
dalam pengamanan pemilu serta strategi yang akan dilaksanakan selama keamanan
pesta demokrasi itu.
Sedangkan untuk menghadapi libur Natal 2023 dan Tahun Baru
2024 ( Nataru ) Polda Jatim bersama stakeholder juga telah menyiapkan pola
pengamanan demi kemaanan,keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalulintas (
Kamseltibcarlantas).
Hal itu seperti disampaikan oleh Kapolda Jatim Irjen Pol
Drs.Imam Sugianto,M.Si pada rapat koordinasi ( Rakor) yang diselenggarakan oleh
jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Jawa Timur di Convention
Hall, Grand City, Surabaya, Senin (11/12/2023).
Dijelaskan oleh Kapolda Jatim pada Rakor dalam rangka
Harkamtibmas jelang Pemilu Serentak 2024 itu bahwa pemetaan terakhir yang masuk
kategori aman ada 8 kabupaten /kota.
Sedangkan yang memiliki kategori rawan ada di 25 kabupaten
/kota dan yang sangat rawan ada 5 kabupaten / kota yaitu seluruh wilayah di
pulau Madura dan satu di Pasuruan.
Pemetaan kerawanan ini terang Kapolda Jatim adalah hasil
evaluasi dan analisa berdasarkan pelaksanaan dan penyelenggaraan pemilu di
tahun 2019.
“Pertama terkait dengan netralitas penyelenggara pemilu,
pada pemilu sebelumnya ini terjadi indikasi kecurangan yang berujung pada
dilaksanakannya PSU dan hitung suara ulang,” kata Irjen Imam Sugianto.
Kedua lanjut Kapolda Jatim, secara konflik pemilu sebelumnya
beberapa kasus menonjol diantaranya, bentrok antar pendukung bahkan ada yang
menggunakan senjata api illegal.
“Pada Pemilu tahun 2019 juga sempat terjadi pencurian kotak
suara,pengerusakan, bahkan sampai adanya pembakaran Mako Polsek dan pengerahan
massa dalam rangka menolak penghitungan hasil pemilu, ini inventarisir terhadap
sejarah konflik pemilu di 2019,”
ujar Irjen Imam.
Sedangkan yang Ketiga, Kapolda Jatim menyebut karakteristik
masyarakat Jawa Timur, ada sebagian masyarakat yang cukup memiliki temperamen
tinggi kemudian mudah terprovokasi terhadap isu dan pemberitaan hoax termasuk
politik identitas.
Kemudian keempat hasil pemetaan di seluruh Pulau Madura
menurut Kapolda Jatim adalah pengaruh tokoh masyarakat sangat patuh terhadap
tokoh agama, ulama, kepala desa.
“Dan terakhir adalah fanatisme relawan, yang mana
kurang lebih 41 juta jumlah penduduk Jawa Timur betul-betul memunculkan
berbagai potensi relawan untuk mendukung Paslon sehingga di grass roat ini memiliki potensi
kerawanan untuk bentrok,” lanjut
Irjen Imam.
Lebih jauh disampaikan, indeks potensi kerawanan yang di
launching oleh Mabes Polri ada tiga tahapan yang sudah dilaksanakan, pertama di
tahun 2022 yaitu bulan September, Jawa Timur masuk kurang rawan, kemudian di
tahap kedua di Januari 2023, Jawa Timur naik sangat rawan dan kemudian terakhir
bulan Agustus 2023 indeks potensi kerawanan di Jawa Timur turun hanya menjadi
rawan.
“Mudah-mudahan 5 dimensi yang dipakai mengukur indeks
kerawanan di Jawa Timur ini memiliki kevalidan bagus, sehingga antisipasi yang
harus disiapkan untuk menghadapi pemetaan kerawanan ini betul-betul
tepat,”ungkap Irjen Imam.
Kapolda Jatim juga menyebut ada dua isu sosial yang
mempengaruhi tahapan Pemilu di 2024 yang harus menjadi perhatian.
Pertama ancaman intoleran radikalisme dan terorisme yang
masih betul-betul mengemuka dan Kedua adalah isu sosial yang mempengaruhi
tahapan Pemilu di 2024 itu yaitu konflik perguruan pencak silat.
“Kedua hal ini tidak boleh diabaikan, ini harus menjadi
perhatian seluruh pihak,”tegas Irjen Imam.
Kapolda Jatim juga menyampaikan terimakasih kepada seluruh jajaran Forkopimda
yang telah bersama – sama mengatasi beberapa konflik terkait perguruan pencak
silat.
“Ini saya terima kasih kepada rekan-rekan forkopimda di
kabupaten kota terutama ibu Gubernur, atas dukungan kebersamaan kita untuk
mengajak para anggota dari simpatisan perguruan pencak silat ini untuk
bersama-sama membongkar tugu tugu di Desa maupun kecamatan yang menjadi salah
satu pemicu terjadinya konflik antar perguruan pencak silat,” pungkasnya.
Sebagai informasi, hadir dalam Rakor yang digelar oleh
Forkopimda Jawa Timur itu dihadiri oleh Gubernur Jatim Khofifah Indar
Parawansa, Kapolda Jatim Irjen Pol Imam Sugianto, Pangdam V Brawijaya, yang
diwakili Danrem 084 Baskara Jaya, Brigjen TNI Yusman Madayun, serta Forkopimda
Kabupaten/ Kota dan Forkopimcam se Jatim.
Rakor digelar dalam rangka Harkamtibmas jelang Pemilu
Serentak 2024, yang dilaksanakan di Convention Hall, Grand City, Surabaya,
Senin (11/12/2023).
Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, dalam
sambutannya menerangkan, bahwa rakor yang dilaksanakan hari ini tidak hanya
sekedar untuk Pemilu, Pilpres, Pileg, tetapi juga rangkaian dari Pilkada
serentak dan Nataru. (red)
