Redaksijatim.id, SURABAYA – Ketahanan pangan merupakan salah satu program prioritas nasional yang terus mendapat perhatian serius dari pemerintah Indonesia. Upaya menjaga stabilitas mulai dari sektor produksi hingga distribusi pangan kini mendapat dukungan strategis dari jajaran Kepolisian Daerah Jawa Timur (Polda Jatim).
Sebagai bentuk dukungan terhadap agenda tersebut, Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Jatim meluncurkan sebuah program inovatif bertajuk “Transformasi Sistem Penanganan Kejahatan Jalan Raya untuk Mendukung Stabilitas Keamanan dan Ketahanan Pangan Nasional.”
Program ini digagas oleh Kasubdit III Jatanras Ditreskrimum Polda Jatim AKBP Arbaridi Jumhur, S.H., sebagai proyek perubahan dalam mendukung ketahanan pangan nasional, khususnya dalam konteks keamanan distribusi logistik di wilayah Jawa Timur.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Gagasan atau ide ini lahir dari keprihatinan atas maraknya tindak kejahatan di jalur distribusi logistik yang berdampak langsung terhadap kestabilan pasokan dan harga pangan,” ujar AKBP Arbaridi Jumhur, Jum’at (7/10/2025).
Menurutnya, keamanan jalur distribusi bukan sekadar isu kriminalitas jalan raya, namun juga menyangkut ketahanan nasional. Gangguan terhadap pasokan pangan akan berdampak langsung pada stabilitas ekonomi masyarakat.
Perwira menengah yang pernah meraih Pin Emas Kapolri atas keberhasilannya mengungkap kasus narkoba 120 kilogram sabu-sabu saat menjabat Kapolsek Bintan Polda Kepri ini memaparkan, berdasarkan data Subdit Jatanras Polda Jatim, lebih dari seratus kasus pencurian dengan kekerasan terjadi di jalur utama logistik Jawa Timur sepanjang semester pertama 2024–2025.
“Surabaya, Sidoarjo, dan Pasuruan tercatat sebagai wilayah dengan tingkat kerawanan tertinggi. Modusnya beragam, mulai dari perampasan langsung hingga penipuan dengan penyamaran sebagai aparat,” ungkap AKBP Arbaridi Jumhur.
Melihat kondisi tersebut, proyek perubahan ini mengusung strategi transformasi sistem keamanan jalan raya berbasis teknologi dan kolaborasi lintas sektoral.
Polda Jatim membentuk tim kerja terpadu yang melibatkan Ditreskrimum, Subdit Jatanras, Satlantas, Dinas Perhubungan, serta instansi terkait lainnya.
“Melalui surat perintah Ditreskrimum Polda Jatim, dibentuklah tim kerja terpadu dengan penguatan sistem pengamanan, pemanfaatan platform digital, serta percepatan respon terhadap ancaman di lapangan,” jelas Jumhur.
Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa proyek ini tidak hanya menitikberatkan pada tindakan represif, tetapi juga pada pendekatan prediktif dan preventif.
Langkah-langkahnya meliputi pelatihan lintas fungsi, workshop pengamanan jalan, hingga pengembangan sistem digital yang ditargetkan berjalan hingga tahun 2026.
Dalam jangka panjang, model ini diharapkan dapat direplikasi secara nasional sebagai prototipe pengamanan pangan berbasis keamanan jalan raya.
Sebagai bagian dari upaya edukatif, Polri juga menggulirkan kampanye publik bertajuk “Jalan Aman, Pangan Terjamin” yang bertujuan menumbuhkan kesadaran masyarakat bahwa keamanan pangan adalah tanggung jawab bersama.
Melalui dukungan media massa dan testimoni para pelaku logistik, pesan proyek ini telah menjangkau berbagai titik distribusi pangan utama di Jawa Timur.
“Harapan kami sederhana, setiap sopir truk yang melintas di jalan raya merasa aman, setiap ton beras yang dikirim tiba tanpa hambatan, dan masyarakat bisa menikmati harga pangan yang stabil. Dari situlah ketahanan nasional dibangun,” tegas Jumhur.
Sementara itu, Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jatim Kombes Pol Widi Atmoko memberikan apresiasi atas gagasan tersebut.
“Ketahanan pangan tidak akan stabil dan aman tanpa jalur distribusi yang aman. Sinergi antara Polri, pemerintah daerah, dan masyarakat sangat penting untuk menjaga rantai pasok dari hulu ke hilir,” tutur Kombes Pol Widi Atmoko.
Proyek inovasi “Transformasi Sistem Penanganan Kejahatan Jalan Raya” ini menjadi bukti nyata bahwa inovasi kepemimpinan di tubuh Polri tidak hanya berorientasi pada penegakan hukum, tetapi juga pada pembangunan sistem keamanan yang menopang kesejahteraan bangsa. (Cak)
