Redaksijatim.id, SURABAYA – Ketua Komisi A DPRD Jawa Timur, Dedi Irwansa, mendesak Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) untuk segera turun tangan mengevaluasi tayangan program “Xpose Uncensored” di Trans7 yang menuai polemik.
Tayangan yang disiarkan pada 13 Oktober 2025 tersebut dinilai menampilkan narasi yang tidak berimbang dan berpotensi mencemarkan citra pondok pesantren di Indonesia.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Dedi Irwansa, politisi dari Partai Demokrat, menilai bahwa program tersebut menampilkan potongan video yang menyoroti kehidupan di lingkungan pesantren dengan cara yang menyudutkan.
“Narasi dalam tayangan tersebut menggambarkan pondok pesantren seolah-olah sebagai lembaga yang menonjolkan kemewahan dan mengeksploitasi warga pesantren. Ini sangat mencederai perasaan warga pesantren, merusak citra, dan marwah pondok pesantren,” tegasnya, Selasa (14/10/2025).
Ia menambahkan, narasi yang muncul dalam tayangan tersebut terkesan sepihak dan tidak menghadirkan klarifikasi dari pihak pesantren yang bersangkutan. Hal ini dinilai tidak sesuai dengan prinsip jurnalistik yang seharusnya berimbang dan mengedepankan etika publikasi.
“Narasi itu membentuk opini yang hanya melihat sisi negatif, tanpa menghadirkan konteks atau penjelasan dari pihak pesantren. Ini jelas tidak sesuai kaidah jurnalistik yang adil dan berimbang,” kata Dedi.
Dedi menegaskan, KPI sebagai lembaga pengawas penyiaran publik harus bertindak cepat dan tegas. Tayangan seperti ini berpotensi menimbulkan keresahan masyarakat, terutama di kalangan santri dan alumni pesantren.
“KPI kami harap segera mengambil langkah tegas, karena tayangan seperti ini bisa memunculkan kegaduhan dan bahkan mengandung potensi SARA,” ujarnya.
Sebelumnya, tayangan “Xpose Uncensored” Trans7 memicu reaksi keras dari kalangan pesantren dan masyarakat luas. Episode tersebut menampilkan sosok KH Anwar Manshur, pengasuh Pondok Pesantren Lirboyo, dengan framing yang dianggap negatif. Tayangan itu memunculkan tagar #BoikotTrans7 yang menjadi trending di media sosial.
Dedi Irwansa mengingatkan agar media nasional berhati-hati dalam menyajikan tayangan yang menyangkut lembaga keagamaan dan tradisi keislaman.
“Media seharusnya menjadi sarana edukasi dan perekat bangsa, bukan justru menyebarkan kesan negatif terhadap lembaga keagamaan. Ini soal tanggung jawab moral dan profesionalisme,” pungkasnya. (Din)
