Redaksijatim.id, Surabaya – Konflik yang berkecamuk antara Iran dan Israel di kawasan Timur Tengah mulai menimbulkan dampak serius bagi industri perjalanan ibadah di Indonesia. Situasi ini tidak hanya mempengaruhi kepulangan jemaah haji, tetapi juga menimbulkan kekhawatiran mendalam bagi keberangkatan jemaah umrah selanjutnya.
Para penyelenggara umrah di Surabaya kini mendesak pemerintah untuk segera memberikan kepastian dan informasi terkini terkait keamanan perjalanan umrah. Mereka membutuhkan panduan yang jelas untuk menjamin keselamatan jemaah sekaligus menjaga keberlangsungan bisnis mereka.
Muhammad Ramli, Pemilik Andalus Travel Surabaya, mengungkapkan keprihatinannya terhadap dampak konflik regional ini. Sebagai penyelenggara haji dan umrah yang berpengalaman, ia merasakan langsung bagaimana ketegangan di Timur Tengah berpengaruh pada seluruh jemaah Indonesia.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Kami berharap pemerintah memberikan informasi dan kepastian keamanan agar kami bisa menjalankan umrah dengan lebih tenang. Setelah pulang membawa jemaah, kami selalu was-was,” ungkap Ramli saat ditemui pada Rabu (25/6/2025).
Kekhawatiran semakin meningkat setelah kejadian ancaman bom di pesawat Saudi yang mendarat di Bandara Kualanamu beberapa hari lalu. Insiden ini menambah daftar keprihatinan yang harus dihadapi para penyelenggara umrah.
“Kejadian itu membuat jemaah ketakutan. Kami berharap pemerintah memberikan informasi segera, karena kami sebagai penyelenggara sudah membayar hotel dan pesawat. Informasi mendadak akan mengakibatkan kerugian besar,” tegas Ramli.
Meskipun hingga saat ini belum ada penundaan resmi keberangkatan umrah, beberapa kendala operasional mulai bermunculan. Salah satunya adalah penutupan sejumlah bandara di Doha, Qatar, yang mempengaruhi rute perjalanan beberapa jemaah.
“Beberapa teman yang berangkat melalui Qatar terdampak penutupan sementara bandara Doha. Pesawat Qatar dan Emirates tidak beroperasi beberapa hari ini. Kami menunggu informasi lebih lanjut kapan akan dibuka kembali,” jelas Ramli.
Situasi ini menunjukkan betapa rentannya industri perjalanan ibadah terhadap dinamika geopolitik regional. Para penyelenggara kini harus ekstra waspada dan siap menghadapi berbagai skenario yang mungkin terjadi.
Ramli mendesak pemerintah untuk memberikan informasi yang lebih cepat dan transparan kepada seluruh penyelenggara umrah. Koordinasi ini sebaiknya dilakukan melalui asosiasi resmi seperti AMPHURI, HIMPU, KASTURI, dan ASPIRASI.
“Pertemuan segera diperlukan untuk menjaga keselamatan para jemaah umrah,” tegas Ramli. Ia menekankan pentingnya komunikasi dua arah antara pemerintah dan para pelaku industri untuk mengantisipasi berbagai kemungkinan yang bisa terjadi.
Selain aspek keselamatan, Ramli juga menyoroti potensi dampak ekonomi yang mengancam jika keberangkatan jemaah umrah terhenti. Industri ini menjadi sumber penghidupan bagi banyak pihak, mulai dari travel agent hingga berbagai sektor pendukung lainnya.
“Jika tidak ada keberangkatan, perekonomian kami akan stagnan. Ini sangat penting. Jika umrah tidak berjalan, tidak ada aktivitas. Mungkin kami akan menjalankan halal tour di Asia saja,” ungkap Ramli dengan nada prihatin.
Pernyataan ini menggambarkan betapa besarnya ketergantungan industri perjalanan ibadah terhadap stabilitas kawasan Timur Tengah. Jika konflik berkepanjangan, tidak menutup kemungkinan para penyelenggara harus mencari alternatif bisnis lain.
Menariknya, meskipun kekhawatiran keamanan meningkat, respons jemaah masih relatif tenang. Ramli menyatakan bahwa meskipun beberapa jemaah telah menanyakan kondisi keamanan perjalanan, belum ada yang membatalkan keberangkatan.
“Saya sampaikan kepada jemaah untuk tetap yakin bahwa ini perjalanan spiritual, dan semoga konflik tersebut tidak meluas ke Saudi. Namun, tetap ada kekhawatiran akan kemungkinan human error, seperti kesalahan sasaran rudal,” imbuh Ramli.
Sementara itu, dari sisi harga, Ramli memastikan bahwa hingga saat ini harga paket umrah tetap stabil dan belum mengalami perubahan. Hal ini menunjukkan upaya para penyelenggara untuk tidak membebankan ketidakpastian situasi kepada jemaah.
Situasi saat ini menuntut semua pihak untuk bekerja sama mencari solusi yang tepat. Para penyelenggara umrah berharap pemerintah dapat mengambil peran aktif dalam memberikan jaminan keamanan sekaligus memfasilitasi komunikasi yang efektif dengan otoritas Arab Saudi.
Konflik Iran-Israel yang berkepanjangan memang menimbulkan tantangan tersendiri bagi industri perjalanan ibadah Indonesia. Namun, dengan koordinasi yang baik antara pemerintah, penyelenggara, dan otoritas terkait, diharapkan perjalanan spiritual umat Islam Indonesia dapat tetap berlangsung dengan aman dan lancar.
Ke depannya, industri ini perlu membangun sistem antisipasi yang lebih baik untuk menghadapi berbagai dinamika geopolitik yang mungkin terjadi di kawasan Timur Tengah. Hal ini penting untuk menjaga kepercayaan jemaah sekaligus keberlangsungan bisnis para penyelenggara umrah di tanah air. (Cak)
