Redaksijatim.id, SURABAYA – Polemik penetapan Grup Reog Kyai Lodra, dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Jawa Timur, sebagai Juara I Festival Nasional Reog Ponorogo (FNRP) XXXI Tahun 2026 terus bergulir. Sejumlah pegiat seni reog mempertanyakan hasil penilaian dewan juri dan menilai terdapat sejumlah kejanggalan yang memicu kecurigaan di kalangan pelaku seni.
Salah satu pelaku seni reog, Tri Suryanto, yang pernah meraih Juara II Festival Nasional Reog Ponorogo XVII, mengaku telah mencurigai Kyai Lodra akan keluar sebagai pemenang bahkan sebelum festival berlangsung.
“Sebelum festival dimulai saya sudah curiga kalau Kyai Lodra akan juara satu,” ujar Tri.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Menurutnya, di kalangan pegiat reog berkembang persepsi adanya faktor nonteknis yang turut memengaruhi hasil kompetisi. Kecurigaan tersebut muncul karena adanya relasi dan kedekatan sejumlah pihak yang dianggap memiliki pengaruh dalam dunia seni dan kebudayaan Jawa Timur.
Tri menyebut pimpinan Kyai Lodra, Dedik, dikenal memiliki kedekatan dengan sejumlah tokoh politik. Selain itu, ia juga menyinggung koreografer dan guru tari Abing Santoso yang dinilai memiliki jejaring kuat di lingkungan kebudayaan Jawa Timur.
Meski demikian, Tri mengakui tidak memiliki bukti adanya intervensi terhadap proses penjurian. Ia menegaskan bahwa pernyataannya merupakan penilaian pribadi berdasarkan pengamatannya terhadap dinamika yang berkembang menjelang dan selama festival berlangsung.
Selain menyoroti dugaan faktor nonteknis, Tri juga mempertanyakan aspek teknis penilaian. Menurutnya, penampilan kontingen Wonogiri lebih layak meraih posisi juara pertama karena dinilai memiliki kekuatan garap, kekompakan, serta karakter reog yang lebih utuh.
“Kalau dari sisi pertunjukan, saya melihat Wonogiri lebih layak menjadi juara pertama,” katanya.
Ia juga menyinggung adanya atribut pertunjukan yang terlepas saat penampilan pemenang. Menurut Tri, pada festival-festival sebelumnya kesalahan teknis semacam itu kerap berdampak signifikan terhadap penilaian.
“Dulu hanya karena bros di kepala jatuh bisa memengaruhi penilaian. Sekarang ada atribut yang lepas dan jaran diangkat tetap bisa juara. Itu yang membuat banyak pelaku seni bertanya-tanya,” ujarnya.
Tak hanya itu, Tri menilai komposisi dewan juri perlu dievaluasi agar lebih memahami pakem dan struktur pertunjukan Reog Ponorogo secara mendalam.
Menanggapi polemik yang berkembang, Ketua Dewan Juri FNRP XXXI, Sukatno, mengakui bahwa hasil kompetisi tidak selalu mampu memuaskan seluruh peserta maupun penonton, terlebih ketika persaingan berlangsung sangat ketat.
“Di dalam sebuah kompetisi hasil penilaian kadang-kadang tidak bisa memuaskan semua pihak. Apalagi kalau kemudian muncul indikasi-indikasi yang mencurigakan, tentu situasinya menjadi semakin rumit,” katanya.
Sukatno menegaskan seluruh juri berupaya bekerja secara objektif dan independen tanpa intervensi pihak mana pun. Bahkan sejak awal dirinya menyatakan siap mengundurkan diri apabila terdapat campur tangan pihak luar dalam proses penjurian.
“Saya sejak awal menyampaikan, kalau ada intervensi lebih baik saya pulang,” tegasnya.
Ia menjelaskan penilaian dilakukan berdasarkan pedoman teknis yang telah disosialisasikan kepada seluruh peserta. Aspek yang dinilai meliputi kepenarian, koreografi, penyajian, dan tata musik, yang kemudian dipecah ke dalam sejumlah indikator penilaian.
Setiap juri memberikan skor secara independen, kemudian sistem mengonversinya menjadi peringkat. Hasil akhir ditentukan berdasarkan akumulasi ranking dari lima juri.
“Hasil akhir sudah berbicara melalui sistem. Peserta dengan total ranking paling kecil akan berada di posisi teratas,” jelasnya.
Terkait sorotan terhadap atribut yang terlepas saat pertunjukan, Sukatno menegaskan tidak terdapat aturan diskualifikasi ataupun pengurangan nilai secara otomatis. Menurutnya, kesalahan teknis hanya akan memengaruhi aspek penyajian apabila dinilai mengganggu kualitas artistik pertunjukan secara keseluruhan.
“Trouble kecil hampir dimiliki semua peserta. Yang menjadi pertimbangan adalah apakah hal itu mengganggu artistik atau tidak,” ujarnya.
Mengenai isu lobi maupun pendekatan kepada dewan juri, Sukatno mengaku tidak dapat memberikan komentar terkait dugaan yang berkembang. Namun ia mengakui bahwa dalam berbagai festival seni, godaan semacam itu kerap muncul.
Ia menegaskan selama menjadi juri selalu menolak permintaan untuk meninjau atau memberikan masukan kepada peserta sebelum kompetisi berlangsung karena dianggap dapat memengaruhi independensi penilaian.
“Saya pernah diminta melihat latihan dan diberi video proses persiapan peserta, tetapi saya menolak. Itu bagian dari standar etik saya sebagai juri,” katanya.
Polemik FNRP XXXI kini menjadi sorotan luas di kalangan seniman, budayawan, dan pegiat reog. Perbedaan pandangan antara hasil penilaian dewan juri dan persepsi sebagian pelaku seni memunculkan tuntutan agar sistem penjurian serta mekanisme evaluasi festival terus disempurnakan demi menjaga kepercayaan publik terhadap ajang reog paling bergengsi di Indonesia tersebut. (JAB)
