Redaksi.news, Surabaya – Anggota Komisi B DPRD Jawa Timur dari Fraksi PKB, Muhammad Mughni, mendorong pemerintah untuk lebih gencar memberikan pendampingan pelatihan bagi peternak Jatim. Dorongan ini dikatakan Mughni usai mendapat masukan dari masyarakat ketikan menggelar serap aspirasi di dapilnya Bojonegoro-Tuban.
Politisi PKB ini mengatakan, pendampingan pemeliharaan ternak sangat perlu dilakukan mengingat ternak di Jatim dilakukan perorangan. Pendampingan ini dinilai akan meningkatkan produktivitas peternak di Jatim dan menstabilkan perekonomian langsung dari akar rumput.
“Karena peternak di Jatim kebanyakan dilakukan perorangan dan sedikit sekali yang dilakukan secara kelompok, maka pendampingan ini penting dilakukan. Biasaya masyarakat masih awam mengelola aset ternak yang dimiliki, ilmunya pun otodidak. Maka yang terjadi kualitas hewan ternaknya rendah,” kata Mughni saat dikonfirmasi, Rabu (26/2/2025).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Sektor peternakan, lanjut ia menerangkan, memiliki potensi besar di Jawa Timur, namun masih banyak peternak yang belum mendapatkan pendampingan yang cukup. Apalagi, wabah penyakit seperti Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) masih menjadi ancaman bagi peternak.
Oleh karena itu, pelatihan tersebut sangat diperlukan oleh para peternak agar memiliki pemahaman yang lebih baik dalam mencegah dan menangani wabah penyakit. Meski begitu, pihaknya juga mendorong agar pemerintah daerah mengadakan pelatihan yang mencakup cara pencegahan dan penanganan penyakit hewan seperti PMK. “Dengan begitu, peternak bisa lebih siap menghadapi ancaman wabah yang berpotensi merugikan usaha mereka,” jelasnya.
Selain itu, pelaku UMKM juga kerap menghadapi kendala dalam hal pemasaran, manajemen usaha, serta akses permodalan. Mughni berharap pemerintah daerah bisa lebih aktif mengadakan pelatihan berbasis kebutuhan masyarakat, seperti pemasaran digital untuk UMKM dan pengelolaan keuangan usaha.
“UMKM adalah pilar utama perekonomian, tetapi masih menghadapi tantangan besar dalam pemasaran, manajemen, dan akses permodalan. Pemerintah harus aktif memberikan pelatihan yang relevan agar mereka bisa berkembang dan bersaing,” tandasnya. (Dna)
